Pengertian 

Adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

• e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan);
• e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online);
• e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online);
• e-Litigation (Persidangan secara online)

Layanan

Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Layanan dan Penjelasan singkat Pendaftaran Perkara Online.

Banding e-Court

Upaya hukum ecourt (banding ecourt) adalah upaya hukum dimana PA pengaju dan juga para pihak (pembanding terbanding) dapat melakukan upload secara mandiri pada menu-menu tersedia seperti putusan, Akta banding, memori, kontra memori dan juga dokumen pemberitahuan.

PTA tinggal membuka dan mendownload semua dokumen itu untuk dipelajari, disidang dan diputuskan, sehingga tidak ada berkas fisik yg di kirim ke PTA. Semuanya secara digital via menu e-court upaya hukum.

Tautan

Panduan Berperkara Melalui e-Court   Klik disini

e-Court Mahkamah Agung RI melalui link : https://ecourt.mahkamahagung.go.id/

1. Prosedur Pengambilan Akta Cerai (AC)
   
   Akta cerai merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian. Akta cerai bisa diterbitkan jika gugatan dikabulkan oleh majelis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Perkara dikatakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan (dalam hal para pihak hadir), salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hal pihak tidak hadir, maka perkara baru inkracht terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding (putusan kontradiktoir) atau verzet (putusan verstek).
   
   Syarat mengambil Akta Cerai:
   1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
   2. Memperlihatkan identitas diri baik KTP/domisili ataupun SIM.
   3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akta Cerai Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
   4. Jika menguasakan kepada orang lain untuk mengambil akta cerai, maka di samping fotokopi KTP pemberi dan penerima kuasa, juga menyerahkan Asli Surat Kuasa bermeterai 6000 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat. 
   
   
   
2. Prosedur Pengambilan Salinan Putusan
   
   Syarat mengambil Salinan Putusan;
   1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud.
   2. Memperlihatkan KTP Asli  bahwa ia pihak berperkara dimaksud dan menyerahkan fotokopinya.
   3. Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) :
   Biaya salinan @lembar Rp. 500 (Tiga ratus rupiah perlembar)

GUGATAN SEDERHANA

       Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang diselesaikan dengan tata cara pembuktian sederhana.

       Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 tentang tatacara gugatan sederhana, menyatakan bahwa Perkara Ekonomi Syariah dapat diajukan di Pengadilan Agama dengan Gugatan Sederhana atau dengan acara biasa.

    Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 merupakan perubahan dari PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang  tatacara penyelesaian gugatan sederhana, yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.