|
|
Telusuri proses penyelesaian perkara Anda, masukkan nomor perkara -
-
Himbauan Penyampaian Lhkpn Secara Elektronik (e-lhkpn) Tahun 2018 Bagi Pn/wl Yang Belum Melaporkan Lhkpn
24 Mei 2019
-
Pengumuman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sakip) Tahun 2018
24 Mei 2019
-
Permintaan Dokumen Rkbmn
24 Mei 2019
-
Persyaratan Pengajuan Peningkatan Kelas Pada Pengadilan Tingkat Pertama
23 Mei 2019
-
Permintaan Data Penyerapan Standar Biaya Keluaran Penyelesaian Perkara Triwulan I Tahun Anggaran 2019
22 Mei 2019
-
Penundaan Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019
22 Mei 2019
-
Tindak Lanjut Temuan Bpk Ri
22 Mei 2019
-
Upacara Bendera Hari Lahir Pancasila Dan Cuti Bersama Idul Fitri 1440 H
22 Mei 2019
-
Himbauan Penyampaian Lhkpn Secara Elektronik (e-lhkpn) Tahun 2018 Bagi Pn/wl Yang Belum Melaporkan Lhkpn
PA TANJUNG HADIRI UNDANGAN BUKA PUASA BERSAMA BRI CABANG TANJUNG
22.05.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN HAKIM TINGGI DAN 6 KETUA PA DI AULA PTA BANJARMASIN
21.05.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
BUKA PUASA BERSAMA PT ADARO INDONESIA
21.05.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
PERINGATAN HARI KEBANGKITAN NASIONAL DAN ULANG TAHUN TENTARA ALRI DIVISI IV
20.05.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
SEKRETARIS PA TANJUNG RAIH PRESTASI PADA DIKLAT KEPEMIMPINAN TK IV MA RI
16.05.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
-
-
Himbauan Peningkatan Kinerja Administrasi Pengadilan Secara Elektronik (E Court)
24 Mei 2019
-
Identifikasi Ketersediaan Infrastruktur TI dan Kemampuan Petugas TI
24 Mei 2019
-
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 24 Mei 2019
24 Mei 2019
-
Peningkatan Kinerja SIPP
22 Mei 2019
-
Pengumuman Hasil E-test Calon Panitera Pengganti Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama Tahun 2019
21 Mei 2019
-
Himbauan Peningkatan Kinerja Administrasi Pengadilan Secara Elektronik (E Court)
- Dilema dan Tantangan Hakim (100)
- Hakim atau Dosen (118)
- Hakim dan Growth Mindset (137)
- Hakim Debat, Debat Hakim (127)
- Hibah dan Wasiat (358)
Aplikasi Pendukung
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Tata Cara Permohonan Informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.