-
-
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor : 6 Tahun 2019. Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara / Wajib Lhkpn (pn/wl) Di Lungkungan Mahhkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
19 April 2019
-
Undangan Launching Aplikasi Sipp Tingkat Banding Versi 3.2.0
18 April 2019
-
Updating Permintaan Data Admin Instansi Dan Admin Unit Kerja Untuk Sistem Laporan Harta Kekayaan Secara Elektronik (e-lhkpn)
18 April 2019
-
Persyaratan Pembentukan Pengadilan Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Dibawahnya.
15 April 2019
-
Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Sebagai Hari Libur Nasional
12 April 2019
-
Pengumuman Kelulusan Seleksi Administrasi Cakim Ad Hoc Tipikor Tahap Xi Tahun 2019
11 April 2019
-
Pengingat Pelaporan Triwulan I Ta 2019 Pada Aplikasi E-monev Ver.3 Berdasarkan Pp 39/2006
10 April 2019
-
Pelaksanaan Verifikasi, Validasi, Dan Reviu Tindak Lanjut Rekomondasi Lhp Bpk Riatas Pelaksanaan Penilaian Kembali Bmn Tahun 2017 - 2018
10 April 2019
-
Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor : 6 Tahun 2019. Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara / Wajib Lhkpn (pn/wl) Di Lungkungan Mahhkamah Agung Ri Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
SEMANGAT PAGI
15.04.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
SENAM PAGI BERSAMA FORKOPINDA TABALONG DALAM SUKSESKAN PEMILU 2019
12.04.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
RUTINITAS APEL SORE JUMAT
12.04.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
APEL SORE JUMAT PENGADILAN AGAMA TANJUNG
05.04.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
SIDAK Tim Ditjen Badilag MARI
28.03.2019 | Super Administrator
-
-
Akses SINOVIK Admin UPP
18 April 2019
-
Permintaan Kelengkapan Berkas Promosi Hakim
18 April 2019
-
Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 18 April 2019
18 April 2019
-
Surat Teguran Tentang Pengiriman Laporan Triwulan Pertama Penilaian Satker
18 April 2019
-
Hasil Rapat TPM Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama
16 April 2019
-
Akses SINOVIK Admin UPP
- Dilema dan Tantangan Hakim (64)
- Hakim atau Dosen (84)
- Hakim dan Growth Mindset (104)
- Hakim Debat, Debat Hakim (92)
- Hibah dan Wasiat (121)
Aplikasi Pendukung
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Tata Cara Permohonan Informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.