-
- Permintaan Dokumen Hibah
- Pengumuman Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian Jpt Madya Dan Pratama Pada Mahkamah Agung Ri Tahun 2019
- Informasi Perubahan Organisasi Di Lingkungan Sekretariat Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir ( Bapeten )
- Permintaan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional
- Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan Dan Diskusi Keberlanjutan Proyek Sustain
Workshop VerVal LHIP BMN 2017 -2018 KPKNL Banjarmasin
19.03.2019 | Super Administrator
RAPAT EVALUASI HASIL PENGAWASAN ZONA INTEGRITAS PA TANJUNG
19.03.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
APEL SORE JUMAT
15.03.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
PTA BANJARMASIN LAKSANAKAN PENGAWASAN & PENDAMPINGAN ZONA INTEGRITAS PA TANJUNG
15.03.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
APEL PAGI SENIN PA TANJUNG
11.03.2019 | Riza Prasisna, S.I.Kom
-
- Pengunaan Aplikasi Pendukung SIPP Untuk Memonitor dan Mencetak Laporan Keuangan Perkara
- Pengumuman Hasil Profile Assessment dan Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Kelas IB dan Kelas II serta Calon Asisten Hakim Agung Kamar Agama Tahun 2019
- Penilaian Kinerja Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Agama
- Rapor Kinerja Penanganan Perkara Berdasarkan SIPP Tanggal 15 Maret 2019
- Pemanggilan Peserta Bimtek Implementasi SIPP Angkatan I
Aplikasi Pendukung
- Prosedur Bantuan Hukum
- Prosedur Permohonan Informasi
- Pengaduan
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Tata Cara Permohonan Informasi
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat Dan Tata Cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.