Telusuri proses penyelesaian perkara Anda, masukkan nomor perkara 
Rudy Gunawan, S.T.
Tanjung 23 Maret 2020- Untuk pertama kalinya Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong menyerahkan akta cerai yang dilengkapi dengan dokumen kependudukan dengan status terbaru hal ini merupakan tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tabalong Dengan Pengadilan Agama pada awal maret lalu.
Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong Didampingi Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil menyerahkan akta cerai serta dokumen kependudukan pasca perubahan status perceraian kepada salah satu masyarakat tabalong, penyerahan dokumen kependudukan dengan status baru yang dilakukan 23 maret ini merupakan yang pertama kalinya setelah kerjasama disepakati.
Pengadilan Agama Tanjung menamai program ini dengan sebutan “PASTI KEREN” yang artinya “status kependudukan terintrigasi setelah perceraian” jadi pasca diputuskan bercerai yang bersangkutan langsung mendapat akta cerai/ serta kk dan ktp dengan status baru.
Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Tabalong M, Sa’dan, S.Ag mengatakan inovasi layanan terintegrasi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam memperbaharui status kependudukannya. Melalui kerjasama ini setelah Pengadilan Agama resmi mengeluarkan akta cerai maka akan langsung dilaporkan ke Disdukcapil Tabalong, laporan kemudian langsung ditindaklanjuti dengan penerbitan kk dan ktp terbaru proses ini hanya memakan waktu selama 1 hari.
Sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
