logo

Slider

jadwal sidang

Pengadilan Agama memberikan kemudahan akses informasi jadwal sidang untuk para pihak yang sedang berperkara.

Melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), anda akan mengetahui tahapan, status dan riwayat perkara.

Estimasi panjar biaya yang dibayar oleh pihak yang berperkara dalam proses penyelesaian suatu perkara.

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Layanan Pendaftaran Perkara, Taksiran Panjar Biaya Perkara, Pembayaran dan Pemanggilan yang dilakukan Secara Online.

Selamat Datang di Website Pengadilan Agama Tanjung Kelas II -- Website masih dalam tahap pengembangan.

Aplikasi Pendukung

simari komdanas sikep abs lpse perpus satudja omspan rkakl emonev bappenas sirup

   Facebook FanPage

   Instagram

 

WhatsApp Image 2019-01-24 at 13.46.59 (2)-min.jpeg

 Kamis, 24 Januari 2019. Pengadilan Agama Tanjung berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan  tanggal 26 Desember 2018, ditunjuk menjadi salah satu pilot project pelaksanaan Zona Integritas dilingkungan pradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin;

Pelaksanaan Zona integritas merupakan upaya konkret  Pemerintah melalui Menpan RB untuk mereformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan public di Kementrian/ Lembaga atau Pemerintahan Daerah. Menpan RB membuat peraturan yaitu, Permen PANRB 20/ 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas menuju Wilah Bebas dari Korupsi yang kemudian diubah, Permen PANRB 60/ 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBBM di Lingkungan Kementrian/ Lembaga dan Pemda, yang kemudian diubah lagi Permen PANRB 52/ 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Zona integritas adalan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu Kementrian, Lembaga atau Pemerintahan Daerah yang pimpinannya mempunyai niat/ komitmen untuk mewujutkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi khususnya dalam  hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayan public sehingga terwudnya Birokrasi Bersih Melayani.

Secara umum, arti integritas adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya secara menyeluruh.

Seseorang dianggap berintegritas ketika ia memiliki kepribadian dan karakter berikut;

  • Jujur dan dapat dipercaya
  • Memiliki komitmen
  • Bertanggung jawab
  • Menepati ucapannya
  • Setia
  • Menghargai waktu
  • Memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup

Dari pengetian umum ini jelas bahwa hal yang terpenting dari Zona Integritas adalah komitmen pimpinan dan seluruh pegawai baik ASN ataupun non ASN dilingkungan kantor tersebut, dalam rangkayan kesatuan dan berkesinambungan dengan tujuan atau keinginan yang sama untuk membangun birokrasi yang bersih.

Dengan pelaksanaan Zona Integritas di Pengadilan Agama Tanjung, pimpinan dengan aparatur Pradilan Agama Tanjung baik ASN maupun Non ASN mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi ) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)  adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan public.

Tahapan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Zona Integritas adalah:

  1. Pencanangan Zona Integritas
  • Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai ASN dan Non ASN.
  • Pernyataan - komitmen telah siap membangun Zona Integritas.
  1. Pembangunan Zona Integritas
  • Menetapkan unit kerja yang akan diusulkan menuju WBK/WBBM
  • Membangun unit kerja menuju WBK/WBBM
  1. Pengusulan Penilaian Mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI)
  • TPI melaporkan kepada pimpinan instansi.
  • Pengusulan ke Kemen PAN RB Reviu TPN
  • Reviu oleh Tim Penilai Nasional (Kemenpan-RB, KPK, dan Ombudsman RI).
  1. Penetapan WBK/WBBM
  • MenPANRB mengusulkan kepada Instansi Pemerintah agar unit kerja ditetapkan menjadi WBK MenPANRB menetapkan unit kerja sebagai WBBM.
  1. Pembinaan dan Pengawasan
  • Pembinaan dilakukan Pimpinan Instansi Kementrian/ Lembaga.
  • Pengawasan dilakukan oleh Kementerian PANRB.

Dengan pelaksanaan Zona Integrita di Pengadilan Agama Tanjung akan terwujud Birokrasi Lembaga Pradilan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Add comment


Security code
Refresh

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

prodeoSebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, Pengadilan Agama Se Kalimantan Selatan memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

informasiKetua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Tanjung Kelas II

Jalan Tanjung Selatan No.661 Tanjung

Kabupaten Tabalong,  Provinsi Kalimantan Selatan.

Telp/Faxs :  +62526 2021002/ +62526 2031000

Email :   Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

           Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

Peta :typo color Lokasi Kantor

Jam Pelayanan

Jam Kerja

Senin-Kamis : 08.00 - 16.30 WITA

Jum'at : 08.00 - 17.00 WITA

Istirahat

Senin-Kamis : 12.00 - 13.00 WITA

Jum'at : 11.30 - 13.00 WITA

Jadwal Sidang

Senin-Kamis : 09.00 WITA - Selesai

Pelayanan yang berkaitan dengan PNBP mengikuti jam pelayanan BANK