Selamat Datang di Situs Resmi Pengadilan Agama Tanjung - Tabalong | Media Informasi & Transparansi Pengadilan Agama Tanjung.

Situs Pilihan



Kalender Hijriah

Selasa
14
Muharram
1440 H

Statistik Web

Jumlah Pengunjung :
227477
Pengunjung Hari Ini :
8
User Online :
1
Terakhir Update :
20-09-2018

Administrator Website

  • Rudiansyah

Pendapat Anda

 

HAK-HAK PENCARI KEADILAN

 

 

 

  

1.  Memperoleh informasi yang lengkap dan utuh dari bagian Kepaniteraan Meja I tentang syarat-syarat mengajukan perkara dan biaya perkara.

 

2.  Menggunakan jasa pengacara / advokat untuk mewakili kepentingan pencari keadilan dalam persidangan atau KuasaInsidentil dari keluarga dengan membuat surat kuasa khusus dan menyertakan izin berperkara dari Ketua Pengadilan Agama setempat.

 

3.    Menggunakan Hakim Mediasi atau pihak ketiga sebagai upaya untuk menempuh perdamaian.

 

4.    Mengajukan Eksepsi dan Rekonpensi atas gugatan lawan.

 

5.  Gugatan Rekonpensi yang dapat diajukan istri dalam permohonan dalam Cerai Talak adalah berdasarkan Pasal 149 KHI meliputi :

 

  • Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau barang, kecuali bekas istri tersebut Qabla Al-Dukhul.
  • Memberi Nafkah dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam masa Iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
  • Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila Qabla Al-Dukhul.
  • Memberikan biaya Hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

 

6.   Berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) bagi pihak yang tidak mampu membayar biaya perkara karena termasuk dalam golongan orang tidak mampu.

 

7.    Meminta supaya diadakan pemeriksaan setempat dan sita jaminan terhadap objek-objek harta yang menjadi sengketa.

 

8.    Mengajukan upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.

 

9.    Mendapatkan Salinan Putusan / Penetapan dan Akta Cerai bagi yang bercerai di Pengadilan Agama.

 

=======================================================================================

 

 

Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan sebagaimana menurut

KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 antara lain :


1. Hak mendapat bantuan hukum.
2. Hak atas biaya perkara cuma-cuma/prodeo.
3. Hak-hak pokok dalam proses persidangan


Bantuan hukum dalam perkara perdata sebagaimana SEMA nomor 10 Tahun 2010 meliputi :

1. Pelayanan Perkara Prodeo
2. Pelaksanaan Sidang Keliling.
3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum


Bantuan Hukum dimaksud di Pengadilan Agama adalah secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

 

Program Ditjen Badilag tentang Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Tahun Anggaran 2014 pada penyediaan dana bantuan hukum di Pengadilan Agama Tanjung  adalah:

 

Satker

Prodeo

(Rp)

Sidang Keliling

(Rp)

POSBAKUM

(Rp)

 PA Tanjung 1.750.000 7.500.000 0


 

 

Total akses : 957